Blue Flower

Oleh: Toto Sugiarto

 

 

Permasalahan yang kembali mengemuka dalam hal daftar pemilih memunculkan potensi tidak optimalnya kualitas Pemilu 2014. Jika tidak mampu diselesaikan, Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang bermasalah berpotensi menurunkan tingkat partisipasi pemilih.

 

Beberapa permasalahan diungkapkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ferry Kurnia Rizkiyansyah, antara lain adanya alamat yang tidak lengkap pada 4,2 juta warga di Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu dan sekitar 1000 desa belum dapat kode wilayah dari Kementerian Dalam Negeri.

 

Secara umum, masalah berawal dari data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). DP4 yang diserahkan pemerintah kepada KPU bisa dibilang tidak akurat. Ketidakakuratan DP4 yang juga terjadi pada data menjelang Pemilu 2009 lalu ini diperparah karena masih ada dualisme bentuk KTP, yakni KTP biasa dan KTP elektronik. Selain itu, buruknya DPS terjadi akibat tidak optimalnya sinkronisasi dan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU.

 

KPU mengumumkan DPS ini dari tanggal 11 Juli hingga 24 Juli. Sementara tenggat bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan hingga 1 Agustus mendatang. Setelah itu, penyusunan daftar pemillih ini akan masuk pada tahapan pembuatan DPS Hasil Perbaikan (DPS-HP) hingga 16 Agustus 2013.

 

Setelah itu, pengumuman, masukan dan tanggapan masyarakat atas DPS-HP berlangsung antara tanggal 17 Agustus sampai 23 Agustus 2013. Selanjutnya, perbaikan DPS-HP berlangsung antara tanggal 24 Agustus hingga 6 September 2013. Sementara penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimulai dari tingkat kabupaten/kota antara tanggal 7 sampai 13 September 2013.

 

Semua proses tersebut tampaknya tidak akan memunculkan hasil optimal. Awal yang penuh masalah dan KPU yang kurang sigap dalam memutakhirkan data yang bermasalah tersebut memupus harapan akan terdaftarnya seluruh warganegara yang berhak memilih serta tidak adanya “pemilih siluman”.

 

Meskipun berkat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sekarang ini warganegara dapat memilih dengan menggunakan KTP, namun tetap saja hal itu tidak menghilangkan potensi tingginya golongan putih (golput). Banyaknya warganegara yang tidak terdaftar akan menurunkan tingkat partisipasi. Selama ini, warga yang tidak terdaftar dan tidak mendapatkan undangan cenderung tidak datang ke TPS. Tanpa undangan, pemilih akan malas menuju TPS.

 

Karena itu, saat perbaikan DPS ini KPU hendaknya tidak hanya mengharapkan peran aktif masyarakat untuk mendaftarkan diri jika belum terdaftar. Sebaliknya, KPU hendaknya pro-aktif mendatangi masyarakat untuk mendata warga yang belum terdaftar.

 

Sebagai penguasa rezim pemilu, KPU memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan pemilu dan pilpres mendatang. Salah satu tolok ukur kesuksesan tersebut adalah tidak terdapatnya masalah dalam daftar pemilih, dalam arti, tidak ada warganegara yang berhak memilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih.

 

KPU hendaknya serius dalam tahap perbaikan daftar pemilih. Tahap sinkronisasi data dan tahap pemutakhiran yang tidak berjalan optimal, hendaknya tidak terulang dalam sub-tahapan menuju DPS-HP ini. KPU perlu menyadari diri tidak hanya sebagai petugas administratif, asal prosedur jalan, melainkan juga perlu memiliki rasa tanggung jawab moral untuk menyukseskan seluruh tahapan pemilu, sehingga Pemilu 2014 dapat berhasil secara substansial. 

 

Diperlukannya sikap pro-aktif KPU ini bertujuan untuk menghindari terulangnya kekacauan Daftar Pemilih Tetap (DPT) seperti yang terjadi di Pemilu 2009 lalu. Bangsa ini harus menghindari terantuk pada lubang yang sama, dalam arti harus menghindari kekacauan DPT yang kedua kali, kecuali kita ingin disebut sebagai bangsa keledai, bangsa yang tidak pernah mampu belajar dari kesalahan masa lalu.